Teropong.net – Suasana di Alun-alun Simpang Lima Pati memanas saat ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, Rabu (13/8/2025).
Puncak ketegangan terjadi ketika Bupati Pati, Sudewo, mencoba menenangkan massa dari atas mobil komando.
Alih-alih mereda, amarah warga justru tersulut hingga sebuah sandal melayang ke arahnya, menjadi simbol perlawanan dan kekecewaan publik.
Insiden pelemparan sandal tersebut, yang terekam jelas dalam berbagai video amatir dan viral di media sosial, menjadi gambaran nyata dari eskalasi kemarahan warga Pati.
Aksi ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari serangkaian kebijakan dan isu kontroversial yang menyelimuti kepemimpinan Sudewo.
Massa menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal membawa perubahan positif dan justru menimbulkan keresahan.
Salah satu pemicu utama kemarahan warga adalah menaikkan pajak PBB-P2 yang mencapai 250 persen.
Meski sudah dibatalkan warga Pati masih tak sudi menerima pembelaan Sudewo. Ditelusuri lebih dalam amarah warga tersulut terkait kebijakan pemecatan ratusan tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo.
Kebijakan yang diambil dengan dalih efisiensi anggaran ini dianggap tidak manusiawi dan mematikan sumber pencaharian ratusan keluarga.
Para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun merasa dizalimi oleh keputusan sepihak tersebut, memicu gelombang solidaritas luas dari berbagai elemen masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah kabupaten tidak berpihak pada nasib wong cilik.
Selain itu, nama Sudewo juga terseret dalam pusaran kasus korupsi tingkat nasional.
Namanya disebut-sebut dalam persidangan kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam salah satu kesaksian di pengadilan, Sudewo diduga turut menerima aliran dana haram dari proyek pembangunan jalur kereta api.
“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Diketahui, KPK sempat menyita uang tunai Rp3 miliar dalam pecahan rupiah dan mata uang asing dari rumah Sudewo.
Kasus dugaan korupsi DJKA ini melibatkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya sebagai terdakwa.
Dugaan ini semakin menggerus kepercayaan publik terhadap integritas pemimpin mereka.
Menghadapi gelombang protes dan desakan mundur yang masif, Sudewo menunjukkan sikap tak bergeming.
Dalam konferensi pers yang digelar selepas demo ricuh tersebut, ia dengan tegas menyatakan tidak akan meletakkan jabatannya.
Ia beralasan bahwa dirinya memegang amanah yang diberikan langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan yang sah.
“Saya tidak akan mundur. Saya dipilih oleh rakyat dan saya akan terus menjalankan amanah ini sampai akhir masa jabatan saya,” tegas Sudewo di hadapan awak media.
Pernyataan ini diprediksi akan semakin memanaskan tensi politik di Pati, dengan publik yang menunggu langkah konkret pemerintah untuk menjawab tuntutan mereka, bukan sekadar pembelaan politis.