Teropong.net – Peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan kemerdekaan bangsa di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin kompleks.
Jika pada 1928 para pemuda bersatu melawan penjajahan asing, maka pada 2025 ini, mereka dihadapkan pada musuh baru: korupsi, ketimpangan sosial, dan ketergantungan ekonomi pada asing.
Sejarawan mencatat, Sumpah Pemuda lahir dari situasi politik yang penuh tekanan pasca kegagalan pemberontakan PKI tahun 1926.
Saat itu, kaum pergerakan dari berbagai ideologi dan suku melakukan konsolidasi besar-besaran, hingga akhirnya pada 28 Oktober 1928, menggaunglah ikrar yang menyatukan: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—Indonesia.
Polarisasi ideologi kala itu sempat memecah barisan pergerakan.
Namun, tulisan Soekarno “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” (1926) yang terbit di Suluh Indonesia Moeda, menyerukan agar kaum muda tidak terjebak dalam perpecahan ideologi.
Ia menekankan pentingnya bersatu menuju “Sinar jang Satoe” — simbol cita-cita kemerdekaan yang kemudian benar-benar terwujud pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
Kenyataan Kini: Kemiskinan dan Ketimpangan Masih Menganga
Namun, 97 tahun setelah Sumpah Pemuda dan 80 tahun setelah proklamasi, janji kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 mencatat, 25,9 juta jiwa atau 9,2 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Ketimpangan ekonomi juga semakin melebar, dengan Gini Ratio mencapai 0,388 (BPS 2024) dan 1 persen penduduk terkaya menguasai 41,3 persen kekayaan nasional (Credit Suisse Global Wealth Report 2025).
Sementara PDB per kapita hanya mencapai US$4.783 (Bank Dunia 2024), menandakan Indonesia masih terjebak dalam middle income trap sejak 1993.
“Kita ini kaya sumber daya, tapi miskin keadilan. Pemuda hari ini harus berani melawan sistem yang membuat rakyat tetap miskin sementara segelintir orang menumpuk kekayaan,” tegas Farkhan Evendi, pemerhati sosial dan aktivis kebangsaan, , Selasa (28/10/2025).
Menurut Farkhan, korupsi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi dua penyebab utama lambatnya kesejahteraan rakyat.
“Sumpah Pemuda itu bukan hanya romantisme sejarah. Itu panggilan untuk bersatu melawan penjajahan gaya baru—yakni penjajahan ekonomi dan moral,” ujarnya.
Dari Middle Income Trap Menuju Indonesia Emas 2045
Secara ekonomi, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya 5,1%, jauh dari angka 6–7 perse yang dibutuhkan Bappenas untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Produktivitas tenaga kerja yang rendah, ketergantungan pada ekspor mentah, serta investasi minim di sektor teknologi menjadi penyebab utama.
Presiden Prabowo Subianto, dalam KTT ASEAN Oktober 2025, menegaskan pentingnya transformasi digital dan pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) untuk melahirkan generasi produktif. Ia juga menyerukan pembentukan blok ekonomi regional ASEAN guna memperkuat posisi negara-negara Asia Tenggara dalam rantai pasok global.
Namun, berbagai program unggulan seperti hilirisasi nikel, industrialisasi pangan, dan pengembangan food estate dinilai belum akan berhasil tanpa reformasi serius dalam pemberantasan korupsi.
“Bonus demografi kita bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bencana. Kalau korupsi tidak diberantas, pemuda kita akan kehilangan masa depan. Kita butuh gerakan moral baru, sebagaimana 1928, tapi kali ini melawan oligarki dan ketimpangan,” tambah Farkhan.
Pemuda 2025: Dari Ikrar ke Aksi Nyata
Refleksi 97 tahun Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum kebangkitan moral. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025 masih berada di angka 56,33 persen, menandakan masih banyak ruang untuk perbaikan di sektor pendidikan, lapangan kerja, dan partisipasi sosial.
“Pemuda 2025 harus lebih radikal dari pemuda 1928, tapi dalam arti intelektual dan moral. Bukan sekadar mengucap sumpah, tapi berani bertindak: lawan korupsi, tolak eksploitasi, dan kembalikan kedaulatan ekonomi bangsa,” tutup Farkhan.