Teropong.net – Tepat satu tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Kabinet Merah Putih mencatat sejumlah capaian strategis di bidang sosial, ekonomi, dan diplomasi.
Meski demikian, berbagai tantangan kompleks, baik di tingkat nasional maupun global, masih membayangi perjalanan kepemimpinan Prabowo menuju visi besar “Asta Cita”, yakni kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas nasional.
Ketua Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi, menyampaikan apresiasi atas berbagai program sosial dan pencapaian stabilitas nasional.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama dalam bidang ekonomi dan efisiensi birokrasi.
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Berhasil Tekan Stunting
Gus Farkhan memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Januari 2025. Program ini menjangkau jutaan anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
“MBG menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil. Program ini terasa berbeda dibanding program awal Jokowi maupun pendekatan teknokratis era SBY,” ujar Farkhan.
Data Survei Kompas Litbang (Januari 2025) mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,9 persen, jauh di atas capaian tahun pertama pemerintahan Jokowi maupun SBY.
Selain MBG, beberapa kebijakan ekonomi seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada November 2024, pengampunan utang UMKM, hingga pendirian bank bullion emas dinilai sebagai langkah progresif dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pembangunan IKN dan Ketahanan Pangan Jadi Fokus Nasional
Di bidang pembangunan, pemerintahan Prabowo melanjutkan proyek pemindahan ibu kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan target rampung tahun 2028.
Program ini diharapkan menjadi simbol pemerataan ekonomi dan transformasi tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke turut digarap sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
Pemerintah juga menggulirkan beasiswa untuk pemuda Papua, yang dinilai efektif menurunkan ketegangan sosial di wilayah timur Indonesia.
Indonesia Kian Aktif di Kancah Global Lewat Diplomasi BRICS
Dalam bidang luar negeri, keanggotaan Indonesia di BRICS sejak 2025 memperkuat posisi Indonesia di forum ekonomi global.
Pemerintah menerapkan prinsip diplomasi “1.000 teman, 1 musuh terlalu banyak” yang menekankan kerja sama strategis dan hubungan damai antarnegara.
Langkah diplomatik penting lainnya adalah penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai duta khusus ke Tiongkok pada September 2025.
AHY menghadiri Parade Victory Day serta membahas kerja sama infrastruktur, investasi, dan isu Laut China Selatan.
“Keputusan mengutus AHY sangat tepat, karena memanfaatkan pengalaman militer dan jaringan politiknya. Ini memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok melalui potensi investasi Belt and Road Initiative,” jelas Gus Farkhan sapaan akrabnya.
Tantangan: Efisiensi Kabinet dan Stabilitas Ekonomi
Meski capaian pemerintahan cukup signifikan, BMI menyoroti sejumlah kelemahan.
Kabinet Merah Putih dinilai terlalu gemuk karena banyaknya menteri dan wakil menteri, yang berpotensi menurunkan efisiensi birokrasi.
“Presiden Prabowo perlu menunjukkan independensi yang lebih kuat dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya,” ujar dia.
Sektor ekonomi juga menghadapi tekanan akibat perlambatan pertumbuhan dan pemangkasan anggaran proyek strategis tanpa munculnya sumber pertumbuhan baru.
Kenaikan PPN barang mewah, isu tenaga ekspatriat di BUMN, serta kelangkaan LPG 3 kg turut memengaruhi daya beli masyarakat.
Gus Farkhan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas program MBG agar tidak menurun dan mencegah keterlibatan militer yang berlebihan dalam implementasinya.
Kritik terhadap Isu Lingkungan dan Komitmen Global
Salah satu kritik tajam datang dari wacana Indonesia keluar dari Perjanjian Paris, yang dinilai berpotensi merusak reputasi lingkungan yang telah dibangun sejak era SBY melalui program REDD+ dan komitmen terhadap energi hijau.
“Indonesia perlu tetap berperan aktif dalam isu lingkungan global agar tidak kehilangan kepercayaan internasional,” tegas Gus Farkhan.
Arah Kebijakan ke Depan: Reformasi, Inovasi, dan Inklusivitas
Menatap tahun kedua pemerintahan Prabowo, BMI mendorong reformasi kabinet, stimulus ekonomi yang inklusif, serta penguatan komitmen terhadap HAM dan keberlanjutan lingkungan.
“Pemuda harus menjadi mitra strategis pembangunan. Kami ingin lapangan kerja baru, ekspor yang terdiversifikasi, dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global,” kata Farkhan.
Ia menambahkan, Prabowo memiliki potensi besar mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, asalkan mampu menyeimbangkan antara stabilitas politik dan inovasi kebijakan.
“Setahun ini menunjukkan kemampuan eksekutif yang solid, namun ekonomi dan diplomasi tetap butuh perbaikan cepat. Kami, pemuda Demokrat, mendukung visi Indonesia Emas 2045, selama Prabowo memimpin dengan independensi dan inovasi,” kata dia.