Teropong.net – Baru seumur jagung Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto terbentuk, publik sudah disuguhkan sebuah drama ironis.
Immanuel Ebenezer, yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), kini harus mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pria yang akrab disapa Noel ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Namun, yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan bukanlah semata-mata soal dugaan korupsinya, melainkan manuver Noel yang seolah tak merasa bersalah dan langsung meminta “kartu sakti” dari Presiden.
Alih-alih fokus pada proses hukum, Noel justru secara terbuka berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo, figur yang dulu getol didukungnya.
Sebuah permintaan yang terasa janggal, mengingat proses peradilan bahkan belum dimulai.
Lingkaran Setan Pemerasan Sertifikasi K3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pemerasan yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Noel diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan sejumlah perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi K3, sebuah izin krusial bagi dunia industri untuk menjamin keselamatan kerja.
Modusnya diduga klasik namun efektif: memperlambat atau mempersulit proses sertifikasi bagi perusahaan yang tidak memberikan “uang pelicin”.
Praktik ini jelas merusak iklim investasi dan, yang lebih fatal, berpotensi mengorbankan keselamatan para pekerja demi keuntungan pribadi.
Penetapan status tersangka ini menjadi noda pertama bagi Kabinet Merah Putih, yang sejak awal digadang-gadang akan fokus pada pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Drama ‘Merasa Tersakiti’ Saat Ditangkap
Sesaat setelah statusnya diumumkan, narasi yang dibangun oleh Noel dan kubunya bukanlah penyesalan atau sikap kooperatif, melainkan seolah-olah ia adalah korban dari sebuah konspirasi.
Dalam beberapa kesempatan, ia menampilkan ekspresi layaknya orang yang tersakiti atau dizalimi.
Gaya ini sontak menjadi santapan empuk bagi netizen di media sosial.
Banyak yang membandingkan sikapnya dengan tersangka korupsi lain yang kerap memasang wajah memelas saat ditangkap, namun garang saat berkuasa.
Kritik publik mengalir deras, menyoroti bagaimana seorang pejabat publik yang terjerat kasus korupsi justru mencoba membangun citra sebagai korban.
“Baru juga jadi tersangka, belum divonis, udah playing victim. Rakyat disuruh kasihan? Kita yang jadi korban pemerasan seharusnya dikasihani,” cuit seorang netizen.
“Mentalitas pejabat kita, ya begini. Salah, tapi enggak mau ngaku salah. Malah cari kambing hitam dan minta dikasihani penguasa,” timpal yang lain.
Sikap ini dianggap sebagai bentuk arogansi dan hilangnya rasa malu di kalangan pejabat publik yang terjerat kasus korupsi.
Amnesti Prabowo: Ujian Hukum yang Jangan Sampai Tumpul ke Atas
Pernyataan Noel yang paling kontroversial adalah harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.
Permintaan ini bukan hanya prematur, tetapi juga sebuah sinyal berbahaya yang dapat mendelegitimasi proses hukum.
“Saya berharap Pak Prabowo sebagai Presiden bisa melihat ini dengan jernih dan memberikan amnesti,” ujar Noel dalam sebuah kesempatan.
Pakar hukum tata negara dan aktivis antikorupsi serempak mengecam pernyataan ini.
Mereka menilai permintaan tersebut adalah bentuk intervensi politik terhadap hukum dan menjadi ujian pertama bagi komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Publik kini menanti, apakah hukum di era pemerintahan baru ini akan benar-benar tajam ke atas dan ke bawah, atau kembali tumpul saat berhadapan dengan lingkaran kekuasaan.
Kasus Noel adalah test case yang akan menentukan arah penegakan hukum di Indonesia lima tahun ke depan.
Korupsi di Kabinet Baru: Alarm Peringatan Dini
Kasus yang menyeret Immanuel Ebenezer ini menjadi pengingat pahit bahwa korupsi tetap menjadi ancaman laten, bahkan di dalam kabinet yang baru dibentuk dengan semangat perubahan.
Ini adalah tamparan keras dan alarm peringatan dini bagi Presiden Prabowo Subianto.
Jika tidak ditangani dengan tegas dan transparan, kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan publik yang baru saja dibangun.
Presiden Prabowo dituntut untuk membuktikan bahwa jargon “pemerintahan bersih” bukan sekadar pemanis kampanye, melainkan sebuah komitmen yang dijalankan tanpa kompromi.
Penegakan hukum yang adil terhadap Noel, tanpa intervensi politik apa pun, akan menjadi pesan kuat bahwa tidak ada satu pun pejabat di Kabinet Merah Putih yang kebal hukum.